Sampang – Fajar Nusantara News, Aksi demonstrasi ribuan warga dari berbagai desa di Kabupaten Sampang yang menuntut kejelasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berakhir ricuh. Peristiwa tersebut memunculkan saling tuding antara peserta aksi dan aparat kepolisian terkait penyebab keributan.
Aktivis Sukardi menilai kericuhan terjadi akibat tindakan aparat yang dinilainya tidak sesuai prosedur. Ia mengklaim massa aksi diarahkan ke Alun-Alun Sampang dan dilarang berorasi di depan kantor DPRD, meski titik aksi telah tercantum dalam surat pemberitahuan kepada kepolisian.
“Sejak awal kami mencurigai adanya upaya agar aksi terlihat tidak kondusif. Massa dihalangi ke DPRD dan diarahkan ke alun-alun. Ini menimbulkan potensi provokasi dan tindakan represif terjadi tanpa langkah persuasif,”ujar Sukardi.
Ia juga mengkritik penggunaan gas air mata dari jarak dekat tanpa pendahuluan penggunaan water cannon. Menurutnya, sejumlah peserta aksi telah menyiapkan laporan resmi ke Propam Polda Jawa Timur beserta bukti visual terkait dugaan pelanggaran prosedur.
“Kami akan laporkan ke Propam. Kami punya bukti bahwa tindakan aparat tidak profesional,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolres Sampang AKBP Hartono membantah tudingan tersebut. Dikutip dari Kabar Madura, ia menyatakan massa meminta melakukan orasi di dalam halaman kantor DPRD, bukan di luar, dan permintaan itu dinilai tidak logis serta berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
“Di mana pun tidak pernah ada orasi di halaman kantor dewan. Kami sudah memberi ruang dengan mundur 10 meter, tapi mereka menolak. Ketika situasi tidak terkendali dan massa melempari batu, kami ambil tindakan dengan gas air mata,” jelasnya.
Kapolres menegaskan pengamanan dilakukan sesuai prosedur dan tindakan tegas diambil setelah aparat diserang.
Aksi ini dipicu penundaan Pilkades di Sampang sejak 2021. Pemerintah daerah sebelumnya berjanji menggelar Pilkades pada 2025, namun kembali ditunda dengan alasan regulasi belum terbit dan anggaran dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Massa mendesak pemerintah mengalokasikan anggaran kembali dan memastikan Pilkades digelar tahun 2026. (Ir)
