Surabaya – Fajar Nusantara News, Puluhan nelayan asal Kabupaten Sampang dan Pamekasan yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Pantura Madura (PNPM) resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dana ganti rugi rumpon senilai Rp21 miliar ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Selasa (27/8/2025).
Dalam langkah hukum tersebut, para nelayan tidak datang sendirian. Mereka mendapat pendampingan langsung dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Trankonmasi Jawa Timur serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo Sampang.
Ketua LPK Trankonmasi Jawa Timur, Faris Reza Malik, menjelaskan bahwa pihaknya bersama puluhan nelayan mendatangi Kejati Jatim untuk menyerahkan laporan resmi berikut sejumlah dokumen yang dinilai sebagai bukti adanya penyimpangan.
“Pihak yang kami laporkan meliputi Pemkab Sampang, SKK Migas, dan Petronas. Bukti-bukti sudah kami lampirkan, termasuk bukti transfer serta dokumen pendukung lainnya,” ungkap Faris usai menyerahkan laporan.
Faris menuturkan, dana ganti rugi rumpon tersebut sebenarnya sudah cair sejak September 2024. Namun, hingga kini para nelayan Pantura belum pernah menerima hak mereka. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya penyelewengan.
“Informasi dari SKK Migas menyebutkan bahwa kewajiban pembayaran sudah dilaksanakan oleh Petronas maupun SKK Migas kepada Pemkab Sampang. Tetapi dana itu tidak sampai ke tangan nelayan. Kami menduga dana tersebut justru nyangkut di Pemkab Sampang,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menuding adanya praktik persekongkolan jahat yang melibatkan sejumlah pihak. “Ada dugaan kuat keterlibatan Dinas Perikanan Pemkab Sampang bersama SKK Migas serta oknum lain dalam penggelapan dana ini,” tandas Faris.
Dengan adanya laporan resmi ini, PNPM bersama pendamping hukumnya berharap Kejati Jawa Timur segera menindaklanjuti kasus dugaan korupsi tersebut secara transparan. Para nelayan menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas, sebab dana kompensasi itu menyangkut keberlangsungan hidup ribuan keluarga nelayan di pesisir utara Madura. (Ir)
