Sampang – Fajar Nusantara News, Aksi protes besar-besaran meletus di perairan Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, bertepatan dengan ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto, Jumat (171025).
Ratusan nelayan bersama ibu-ibu pesisir menggelar demonstrasi di tengah laut menolak kegiatan survei migas yang dilakukan perusahaan asal Malaysia, Petronas, di area Sumur Barokah.(18/10/2025)
Dengan mengerahkan ratusan kapal nelayan, massa aksi mendatangi langsung kapal survei Petronas yang tengah beroperasi. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Tolak Survei Migas Petronas, Laut Milik Nelayan!” sambil meneriakkan yel-yel penolakan.
Tokoh nelayan Ketapang, Winarno, menyebut aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap ketidakjelasan kompensasi bagi nelayan yang terdampak aktivitas migas.
“Kami menolak keras survei dan eksplorasi Petronas. Kompensasi bagi nelayan tidak jelas, sementara aktivitas mereka sudah mengganggu jalur tangkap ikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, bila Petronas tetap memaksakan kegiatan survei, para nelayan siap melakukan aksi lanjutan di laut.
“Kalau kapal Petronas masih beroperasi, kami tidak akan diam. Seratus kapal siap mengusir mereka dari perairan Ketapang,” ujarnya lantang.
Aksi yang berlangsung di bawah terik matahari itu berjalan damai namun menegangkan. Sejumlah kapal nelayan mengepung kapal survei Petronas di titik operasi, menandai puncak kemarahan masyarakat pesisir yang merasa diabaikan.
Para ibu nelayan turut berpartisipasi dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Laut untuk Anak Cucu Kami, Bukan untuk Asing!”
Bagi warga pesisir Ketapang, laut bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga warisan bagi generasi mendatang. Aktivitas eksplorasi migas dinilai mengancam ekosistem laut dan keberlanjutan hidup nelayan kecil di wilayah selatan Madura.
Aksi di laut Ketapang ini tidak hanya menjadi bentuk protes ekonomi, tetapi juga simbol perlawanan rakyat pesisir terhadap ketimpangan eksploitasi sumber daya alam. Mereka menilai, kehadiran perusahaan asing seperti Petronas menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap masyarakat lokal.
Hingga berita ini diturunkan, para nelayan masih bertahan mengepung kapal survei Petronas dan menuntut agar aktivitas dihentikan. Mereka menegaskan akan terus beraksi sampai pemerintah dan pihak perusahaan memberikan kepastian hukum serta kompensasi yang layak. (Ir)
